PROFIL
PROFIL
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KONTAK
KONTAK
TRANSPARANSI KEUANGAN
TRANSPARANSI KEUANGAN
SATU DATA
SATU DATA
SUB MENU
SUB MENU

Layanan Baca di Tempat


1. Persyaratan 

a. Mematuhi tata tertib perpustakaan
b. Mengisi Buku Pengunjung

2. Sistem, Mekanisme   dan Prosedur

1.    Pemustaka mengisi buku pengunjung;
2.    Menelusur bahan Pustaka melalui opac/bantuan petugas;
3.    Menuju rak koleksi ;
4.    Membaca di ruang baca;
5.    Pemustaka meletakkan bahan pustaka yang telah selesai di baca di meja baca;
6.    Petugas mengembalikan bahan pustaka ke rak semula.

3. Jangka Waktu 
1 Hari

4. Biaya/Tarif
Gratis 

5. Produk Pelayanan
Layanan Baca di Tempat

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Aplikasi PRO Denpasar + (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada playstore serta kotak saran, maupun melalui telpon pengaduan nomor (0361) 237426 dan email: arsip@denpasarkota.go.id


7. Dasar Hukum
•    Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
•    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
•    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
•    Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; 

8. Sarana, Prasarana dan / Fasilitas
Komputer, Aplikasi INLISLite dan Alat Tulis Kantor

9. Kompetensi Pelaksana 
•    Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan perpustakaan
•    Menguasai kemampuan komputasi dasar;
•    Mampu mengoperasikan aplikasi INLISLite;

10. Pengawasan Internal 
Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana

11. Jumlah Pelaksana 
3 Orang 

12. Jaminan Pelayanan 
Maklumat Pelayanan 

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Maklumat Pelayanan 

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana 
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)