PROFIL
PROFIL
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KONTAK
KONTAK
TRANSPARANSI KEUANGAN
TRANSPARANSI KEUANGAN
SATU DATA
SATU DATA
SUB MENU
SUB MENU

Layanan Konsultasi Perpustakaan


1. Persyaratan 
Surat Permohonan Konsultasi

2. Sistem, Mekanisme  dan Prosedur
1.    Pemohon menyampaikan surat permohonan;
2.    Petugas memproses surat permohonan;
3.    Petugas menetapkan jadwal konsultasi;
4.    Pemohon datang ke perpustakaan umum;
5.    Petugas memberikan layanan konsultasi;

3. Jangka Waktu 
1 Hari 

4. Biaya/Tarif 
Gratis

5. Produk Pelayanan 
Layanan Konsultasi Perpustakaan

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Aplikasi PRO Denpasar + (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada playstore serta kotak saran, maupun melalui telpon pengaduan nomor (0361) 237426 dan email: arsip@denpasarkota.go.id

7. Dasar Hukum
•    Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
•    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
•    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
•    Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; 

8. Sarana, Prasarana dan / Fasilitas
Komputer, Kamera, Telepon dan Alat Tulis Kantor

9. Kompetensi Pelaksana 
•    Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan perpustakaan;
•    Menguasai kualifikasi khusus berkaitan dengan bidang perpustakaan;
•    Menguasai kemampuan komputasi dasar;
•    Mampu membuat dokumentasi
•    Menguasai pengelolaan surat

10. Pengawasan Internal
Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana

11. Jumlah Pelaksana 
5 orang (Termasuk Unsur Pustakawan, Bidang Deposit dan Bidang Yanpus)

12. Jaminan Pelayanan 
Maklumat Pelayanan

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatam Pelayanan 
Maklumat Pelayanan 

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana 
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)