PROFIL
PROFIL
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KONTAK
KONTAK
TRANSPARANSI KEUANGAN
TRANSPARANSI KEUANGAN
SATU DATA
SATU DATA
SUB MENU
SUB MENU

Layanan Kunjungan Perpustakaan / Wisata Pustaka


1. Persyaratan 
a. Surat Permohonan Kunjungan
b. Mengisi Buku Pengunjung

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 
1.    Pemohon menyampaikan surat permohonan;
2.    Petugas memproses surat permohonan;
3.    Petugas mengkonfirmasi jadwal kunjungan ;
4.    Pemohon melaksanakan kunjungan;
5.    Pemohon mengisi buku pengunjung;
6.    Petugas mendampingi selama kegiatan kunjungan;


3. Jangka Waktu
1 Hari 

4. Biaya/Tarif 
Gratis 

5. Produk Pelayanan 
Layanan Kunjungan Perpustakaan/Wisata Pustaka

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Aplikasi PRO Denpasar + (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada playstore serta kotak saran, maupun melalui telpon pengaduan nomor (0361) 237426 dan email: arsip@denpasarkota.go.id

7. Dasar Hukum
•    Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
•    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
•    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
•    Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; 

8. Sarana, Prasarana dan / Fasilitas
Komputer, Alat Tulis Kantor, Telepon dan Kamera

9. Kompetensi Pelaksana 
•    Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan perpustakaan
•    Menguasai kemampuan komputasi dasar;
•    Menguasai pengelolaan surat;
•    Mampu membuat dokumentasi

10. Pengawasan Internal 
Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana

11. Jumlah Pelaksana
3 Orang 

12. Jaminan Pelayanan 
Maklumat Pelayanan

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 
Maklumat Pelayanan 

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana 
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)