PROFIL
PROFIL
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KONTAK
KONTAK
TRANSPARANSI KEUANGAN
TRANSPARANSI KEUANGAN
SATU DATA
SATU DATA
SUB MENU
SUB MENU

Layanan Surat Keterangan Bebas Pustaka


1. Persyaratan
Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Tanda Mahasiswa atau surat pengesahan skripsi/wisuda

2. Sistem, Mekanisme   dan Prosedur
1.    Pemohon mengisi buku pengunjung;
2.    Petugas memverifikasi status peminjaman bahan Pustaka pemohon;
3.    Petugas menerbitkan surat keterangan bebas pustaka;

3. Jangka Waktu
10 Menit

4. Biaya/Tarif
Gratis

5. Produk Pelayanan
Layanan Surat Keterangan Bebas Pustaka

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Aplikasi PRO Denpasar + (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada playstore serta kotak saran, maupun melalui telpon pengaduan nomor (0361) 237426 dan email: arsip@denpasarkota.go.id

7. Dasar Hukum
•    Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
•    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
•    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
•    Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; 

8. Sarana, Prasarana dan / Fasilitas
Komputer, aplikasi INLISLite dan alat tulis kantor

9. Kompetensi Pelaksana
•    Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan perpustakaan;
•    Menguasai kemampuan komputasi dasar;
•    Mampu mengoperasikan aplikasi INLISLite

10. Pengawasan Internal 
Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana

11. Jumlah Pelaksana
3 orang

12. Jaminan Pelayanan
Maklumat Pelayanan

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Maklumat Pelayanan 

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana 
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)