PROFIL
PROFIL
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KONTAK
KONTAK
TRANSPARANSI KEUANGAN
TRANSPARANSI KEUANGAN
SATU DATA
SATU DATA
SUB MENU
SUB MENU

Layanan Kunjungan Studio dan Museum Kearsipan


1. Persyaratan 
Surat Permohonan Kunjungan

2. Sistem, Mekanisme  dan Prosedur
1.    Pemohon menyampaikan surat permohonan;
2.    Petugas memproses surat permohonan;
3.    Petugas menetapkan jadwal kunjungan studio dan museum kearsipan;
4.    Petugas melaksanakan pelayanan kunjungan museum dan kunjungan ruang studio kearsipan di ruangan studio kearsipan;

3. Jangka Waktu 
3 Jam

4. Biaya/Tarif 
Gratis

5. Produk Pelayanan 
Layanan Kunjungan Studio dan Museum Kearsipan

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Aplikasi PRO Denpasar + (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada playstore serta kotak saran, maupun melalui telpon pengaduan nomor (0361) 237426 dan email: arsip@denpasarkota.go.id

7. Dasar Hukum
•    Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
•    Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 14);
•    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)


8. Sarana, Prasarana dan / Fasilitas
Komputer, Projector, TV Display, Kamera, Telepon, Mic, Video Kearsipan dan Alat Tulis Kantor;

9. Kompetensi Pelaksana
•    Menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kearsipan;
•    Menguasai kualifikasi khusus berkaitan dengan bidang layanan kearsipan;
•    Menguasai kemampuan komputasi dasar;
•    Mampu membuat dokumentasi;
•    Menguasai pengelolaan surat;
•    Menguasai materi museum diorama;
•    Menguasai materi sejarah kearsipan;

10. Pengawasan Internal
Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana;

11. Jumlah Pelaksana 
6 orang (Termasuk Unsur Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sistem Kearsipan);

12. Jaminan Pelayanan
Maklumat Pelayanan 

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 
Maklumat Pelayanan

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)